Sekolah 5 Hari Sepekan Akan Dimulai Bulan Juli Ini

Kebijakan 5 hari sekolah dalam sepekan bagi sekolah negeri dan swasta tingkat SD hingga SMA secara nasional mulai diterapkan Juli 2017. Dengan demikian, para siswa bersekolah Senin-Jumat dan Sabtu-Minggu dimanfaatkan untuk berlibur bersama keluarga.

”Kita rencanakan tahun ajaran baru 2017/2018 mulai berlaku atau mulai Juli 2017," kata Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sumarna Surapranatayang di Makassar, Selasa (6/6), seperti dilansir Antara.

Menurut dia, regulasi kebijakan ini tengah digodok. Sementara regulasi yang mengatur waktu kerja guru dan kepala sekolah, sudah ada PP No 19 Tahun 2005.

Dalam aturan tersebut, kata Sumarna, waktu kerja guru dan kepala sekolah mencapai 40 jam per pekan dengan waktu istirahat sekitar 30 menit per hari, atau waktu kerja aktif 37,5 jam per pekan.
"Jadi waktu kerja lima hari dari Senin sampai Jumat, sementara Sabtu dan Minggu untuk keluarga, termasuk untuk keluarga guru," kata Sumarna.

Mendorong Sektor Pariwisata

Sumarna berharap pada akhirnya kebijakan ini diharapkan juga akan mendukung tumbuh kembang sektor pariwisata.

"Kalau Sabtu dan Minggu libur kan biasanya digunakan untuk kumpul bersama keluarga dan berwisata," ucapnya.

Sumarna optimistis kebijakan ini dapat berjalan dengan baik ke depan, sambil sekolah mempersiapkan fasilitas-fasilitas tambahan yan dibutuhkan.

"Sekarang sudah ada sekolah swasta yang sudah menjalankan, ke depan seluruh sekolah diharapkan akan melaksanakan kebijakan ini dengan melakukan penyesuaian seperti fasilitas kantin, dan ruang salat," jelasnya.

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan pihaknya siap jika kebijakan ini akan dilaksanakan. "Penyesuaian-penyesuaian tetap dibutuhkan misalnya untuk tempat salat atau kantin bagi siswa," kata Syahrul.

Baca Juga : 

Muhammad Tamim Pardede Ditangkap Polisi Karena Menghina Jokowi

Jakarta - Tim satgas siber Bareskrim Polri menangkap Muhammad Tamim Pardede (45). Tamim ditangkap berkaitan dengan unggahan videonya di media sosial yang melanggar Undang-undang (UU) ITE tentang ujaran kebencian (hate speech).

"Benar, yang bersangkutan sudah diamankan," kata Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (7/7).

Tamim diamankan lantaran mengunggah video berunsur kebencian dan penghinaan kepada pemerintah Joko Widodo (Jokowi). Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa satu buah laptop dan handphone Samsung.

Di mana dari laptop dan handphone Samsung itu, ditemukan akun Youtube Tamim yang berisi video rekaman aslinya dengan konten SARA dan penghinaan terhadap pemerintah.

"Diamankan satu buah laptop dan handphone yang berisi rekaman konten SARA," ujarnya.

Lebih jauh, mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini enggan membeberkan lebih jauh terkait penangkapan tersebut. Menurutnya, saat ini kasus Tamim masih didalami Dittipidsiber Bareskrim Polri.

"Tindak lanjut dalam proses penyidikan oleh Dit Tipidsiber Bareskrim Polri," pungkas Martinus. [rnd]

Baca Juga : 

Menurut CSIS Pilpres 2019 Prabowo Akan Kalah dengan Jokowi

Prabowo Subianto mulai menggeliat untuk maju pada pemilihan presiden Tahun 2019 mendatang. Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte menilai hal itu sesuatu yang wajar.

Akan tetapi, dia yakin Presiden terpilih 2019 nanti adalah orang lama. Alias Joko Widodo menjadi presiden kembali.

“Wajar aja, orang bikin partai dan menjadi ketua partai, ya orientasinya jadi presiden, kalau ketua partai nggak mau jadi presiden, itu aneh. Tapi, calon presiden itu menurut saya agak susah kalau orang baru, mungkin orang inkumben lagi ya, Pak Jokowi,” katanya.

Sosok yang bisa bersaing dengan calon inkumben menurutnya adalah tokoh-tokoh yang popularitasnya sudah tinggi. Pasalnya, sistem pemilihan presiden yang serentak dengan pemilihan legislatif tidak bisa memberikan ruang bagi para calon untuk saling menawarkan satu sama lainnya.

“Kalau tidak orang lama yang popularitasnya sudah tinggi. Karena nantikan pemilunya serentak, legislatif sama presiden. Karena kalau dulu pencalonan itu tunggu pemilih legislatif dulu lalu ketahuan jumlah kursinya berapa, suaranya brapa, lalu dia mulai milih-milih saya sama kamu koalisinya nyalonin presiden, sekarang nggak ada, bagainingnya nggak bisa, karena dia nggak tahu,” ujar Vermonte.

Karenanya, kata dia, satu-satunya yang bisa dilakukan oleh partai adalah dengan mencalonkan orang-orang yang sudah lama dikenal oleh masyarakat.

“Akibatnya apa? Dia harus mengusung calon pasti jauh-jauh hari, dan yang diandalkan adalah popularitas,” katanya.

Karenanya, dia membantah kalau geliat Prabowo saat ini adalah bukan untuk memasukan orang Gerindra ke dalam Kabinet Kerja. Sebab, hal tersebut akan melemahkan Jokowi jika nanti ingin berkompetisi pada Tahun 2019 mendatang.

“Kalau dia mau jadi Capres, berarti melemahkan dong buat Jokwi kalau ada Menteri dari Gerindra, Pak Jokowi akan melihatnya sebagai kompetitor, ngapain dimasukin ke kabinet, jadi saya kira logikanya nggak begitu,” papar Vermonte.

Baca Juga :